Minggu, 18 November 2012 | 19:20
Film "Chasing Ice" yang telah memenangkan penganugerahan Oscar sebagai dokumenter terbaik 2012, akhirnya diputar di sejumlah bioskop di Amerika Serikat.
Film karya fotografer James Balog itu, berkisah tentang mencairnya gletser di kutub akibat pemanasan global.
Penulis: Beritasatu TV/ Ardi Mandiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan dugaan kongkalingkong di tiga kementerian dengan Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dinilai telah mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, pelaporan itu dilakukan Dipo tanpa koordinasi dengan Presiden.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Minggu (18/11/2012) kepada Kompas.com.
Tjahjo menyatakan, awalnya mengapresiasi langkah Dipo yang melaporkan adanya dugaan kongkalingkong tersebut ke KPK. Dipo dinilai telah memberikan bukti awal untuk ditindaklanjuti KPK.
Namun, Tjahjo mengaku kaget karena Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, pelaporan Dipo itu sebagai tindakan politik pribadi dan dilakukan tanpa koordinasi dengan Presiden Yudhoyono.
"Saya bingung, mengapa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan karut marut seperti ini? Ada menteri yang saling menyerang satu sama lain secara terbuka di publik," tanya Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, tugas sekretaris kabinet adalah mengkoordinasikan tugas-tugas kementerian. Jika ada tindakan kementerian yang tidak sesuai dengan arahan atau garis kebijakan Presiden, sekretaris kabinet seharusnya melaporkannya terlebih dahulu ke Presiden.
"Langkah sekretaris kabinet seharusnya selalu dikoordinasikan dengan Presiden. Upaya mencari jalan sendiri demi popularitas pribadi, harus dihindari," tambah Tjahjo.
Namun, dalam kasus pelaporan Dipo ke KPK, sekretaris kabinet terlihat seperti mendahului kebijakan Presiden dan bahkan memporak-porandakan jajaran kementerian yang seharusnya dikoordinasikannya. "Ini sama saja Presiden telah dipermalukan oleh pembantu sendiri," tutur Tjahjo.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II DPR perlu meminta penjelasan dari Dipo dan Julian Aldrin Pasha untuk mencari tahu dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan istana belakangan ini.
Penguatan Emas Terhalang Keperkasaan Dollar AS
Minggu, 18 November 2012 | 21:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik di jalur Gaza dan laporan menurunnya permintaan emas di kuartal III menjadi pemberat harga emas pekan lalu. Bagaimana emas pada awal pekan perdagangan nanti?
Rekhmen Abadi, Analis Valbury Asia Futures melihat, fluktuasi dan volatilitas emas masih akan terjadi di tengah ketidakpastian kondisi global yang meningkat belakangan ini.
"Hanya saja pergerakan emas yang seharusnya terdorong naik oleh peran safe haven karena ketidakpastian masih terhalang oleh penguatan dollar Amerika Serikat (AS)," jelas Rekhmen.
Secara teknikal, menurut Rekhmen, akselerasi akan berlanjut namun tertahan di level tertentu. "Untuk jangka pendek dalam basis intraday perlu diperhatikan areal resistance 1.717,69 hingga 1.725,3 dollar AS," ulasnya.
Selama area tersebut utuh, maka ada peluang akselerasi penurunan lebih lanjut untuk menembus support antara 1.705-1.702,59. Rekomendasi Rekhmen adalah jual di harga 1.720 dan stop loss di 1.727.
Emas melemah pada Jumat lalu dan menyebabkan akumulasi tekanan mingguan akibat indikasi penurunan perekonomian global. Kekhawatiran resesi lanjutan di AS menekan minat terhadap emas sebagai aset untuk hedging terhadap inflasi. Jumat, emas ditutup pada level 1.712,5 atau turun 2,5 poin. (Dyah Megasari/Kontan)
Sumber :
Editor :
Erlangga Djumena
Dewan Pengupahan Serahkan Dokumen
Dewan Pengupahan Serahkan Dokumen
Penulis : Andy Riza Hidayat | Minggu, 18 November 2012 | 23:10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Hari Senin (19/11/2012) besok Dewan Pengupahan menyerahkan keputusan mengenai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013 ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sesuai mekanisme, setelah penyerahan dokumen itu, gubernur berhak memutuskan menerima atau menolak hasil ketetapan. "Kami baru bisa menyerahkan hasil keputusan hari Senin karena setelah keputusan Dewan Pengupahan Rabu (14/11/2012) lalu terpotong libur. Kami belum dapat menyerahkannya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Deded Sukandar, Minggu (18/11/2012) di Jakarta. Dewan Pengupahan menetapkan UMP DKI tahun 2013 senilai Rp 2.216.243.
Nilai ini lebih besar 44,93 persen dari UMP DKI tahun 2012 Rp 1.529.150. Pada saat penetapan berlangsung, perwakilan pengusaha keluar dari ruang pertemuan. Mereka tidak mengakui hasil penetapan itu.
Akhir pekan lalu, Gubernur Joko Widodo menyatakan akan mempertemukan perwakilan pengusaha dan buruh. Pertemuan itu digelar untuk menyamakan pendapat di antara kedua pihak. Gubernur tidak ingin ada perselisihan setelah penetapan UMP dilakukan. "Kalau semua mengancam mogok, tidak akan jalan. Yang penting semua ketemu dulu," tutur Jokowi.
